SITUASI pers di Indonesia pada tahun 2018, tak menunjukkan geliat yang menggembirakan. Hal itu didapat dari data indeks RSF, Lembaga internasional yang bergerak dalam bidang advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis di dunia.Peringkat Indonesia di RSF pada tahun 2018 terbilang stagnan. Indonesia masih bertengger di posisi ke 124 dari 180 negara.
Indikasi penting penyebab stagnannya peringkat Indonesia, karena iklim sosial, politik dan ekonomi yang kurang mendukung bagi kebebasan pers. Dari perspektif hukum legal formal, ada sejumlah regulasi yang mengancam kemerdekaan pers seperti Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Faktor lain yang mempengaruhi kemerdekaan pers Indonesia adalah masih tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis,” kata Abdul Manan, Ketua AJI Indonesia, di Jakarta, Kamis, 3 Mei 2018.
Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Bidang Advokasi AJI Indonesia soal kasus kekerasan terhadap jurnalis, pada rentang Mei 2017-Mei 2018 AJI mencatat terdapat 75 kasus. Kasus tersebut terjadi di 56 daerah kota dan kabupaten di 25 provinsi. Di antara banyak kasus, kekerasan fisik masih mendominasi, yakni sebanyak 24 kasus.
Para jurnalis mengalami beragam kekerasan fisik. Mulai dari penyeretan dan pemukulan—baik dengan tangan maupun dengan benda tajam atau tumpul, hingga pengeroyokan oleh oknum. Kasus kekerasan kedua terbanyak adalah pengusiran. Pengusiran dilakukan baik oleh aparatur negara ataupun anggota security atau satpam.
Dalam beberapa kasus, wartawan yang hendak mengkonfirmasi berita sensitif, sering kali harus berhadapan dengan ajudan, polisi, ataupun satpam yang sudah bersiap sedia menghadang atau bahkan akhirnya merampas alat kerja wartawan. Di kasus lain, seorang ajudan, misalnya, tak hanya mengusir tapi juga menghardik dengan kata-kata tidak sopan.
Pada periode ini, pelaku kekerasan terbanyak, masih didominasi polisi dengan 23 kasus. Disusul oleh pejabat pemerintah atau eksekutif dengan 16 kasus. Salah satu kasus yang menjadi sorotan, yaitu kekerasan oleh seorang anggota Polisi di Timika, Papua, kepada wartawan Okezone; yang berujung pada pengancaman yang dilakukan oleh seorang anggota polisi lainnya kepada wartawan, juga di Timika.
Selain kekerasan, jurnalis juga mengalami pengusiran. Kasus yang cukup menjadi sorotan adalah kasus pengusiran wartawan BBC dari Papua. Hal itu terjadi karena laporan langsung melalui Twitter yang dilakukan wartawan itu saat meliput penanganan gizi buruk di Agats, Papua. Cuitan berdasarkan pandangan mata itu dianggap “menyakiti hati” aparat. Dari kasus tersebut, ada indikasi besar tentara belum memahami kritik yang disampaikan melalui berita maupun sosial media, kemudian menggunakan kuasa untuk membatasi gerak liputan jurnalis.
Kasus lain yang patut mendapat perhatian adalah mobilisasi massa dan intimidasi terhadap redaksi yang dilakukan oleh kelompok massa atau ormas. Pada periode ini, setidaknya dua redaksi mengalami tekanan dari organisasi massa, yaitu kasus kartun Majalah Tempo dan cover Harian Radar Sukabumi. Kasus serupa pernah terjadi pada media lain seperti Kompas TV dan The Jakarta Post.
Dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, mengatur prosedur sengketa pemberitaan dapat disampaikan masyarakat melalui permintaan hak jawab atau klarifikasi atau melaporkan kepada Dewan Pers. Dewan Pers yang akan menilai dan memberikan rekomendasi terkait laporan itu. Pada dua kasus tersebut di atas, hal tersebut tidak terjadi. Dengan aksi massa, media dipaksa meminta maaf untuk karya jurnalistik yang telah terpublikasi.
Menjelang pemilihan kepala daerah secara serentak Juni dan pemilu presiden tahun 2019, AJI memberikan catatan soal ancaman terhadap kemerdekaan pers Indonesia. Belajar dari tahun politik sebelumnya (2014), kondisi media tak lagi lurus menjalankan fungsi dan perannya. Kental dengan aroma partisan, sehingga memberi dampak yang luar biasa pada masyarakat.
“Ini akan menjadi ujian bagi independensi jurnalis dan media,” kata Revolusi Riza P, Sekretaris Jenderal AJI Indonesia.
Menurutnya, kini masyarakat tidak mendapatkan informasi yang objektif. Pendidikan politik yang muncul di layar kaca, layar telepon seluler dan komputer, dan tersiar melalui gelombang radio, bias dengan kepentingan partisan pemilik media. Informasi yang disajikan ke publik telah terframing sedemikian rupa untuk kepentingan politik; membentuk citra positif salah satu kandidat dan menyerang kandidat yang lain.
Kondisi ini perlu mendapat perhatian bagi semua pihak. Memang, hak politik adalah hak setiap orang, termasuk pemilik media dan jurnalis. Tapi hak politik tidak seharusnya mencemari ruang redaksi. Pemilik dan awak redaksi wajib menjaga kejernihan ruang redaksi dengan berpegang pada “garis api”. Tidak menggunakan media untuk kepentingan politik praktis. Sikap politik redaksi hanya berada di ruang editorial, bukan pada karya pemberitaan.
Berkenaan dengan posisi media di tahun politik, Manan mengatakan hal tersebut bukan perkara mudah. Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan ekonomi, media mendapatkan iklan selama masa kampanye. Kelangsungan bisnis media selalu digunakan sebagai alasan.
Perlu diingat kembali, media mempunyai peran yang penting dalam proses demokrasi. Peran ini yang mendorong lahirnya UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang melindungi pers dan jurnalis dalam menjalankan peran dan tugasnya.
“Kekuatan media untuk menjangkau dan mempengaruhi pendapat publik sangat besar. Jika tidak digunakan sebagaimana amanat UU Pers, akan menjadi bumerang bagi demokrasi dan pers itu sendiri,” kata Manan. (Kholisul Fatikhin)
