KIJING makam berbahan marmer itu kusam. Taburan bunga juga tak tampak. Salah satu kuburan di komplek Setono Gedong Kota Kediri ini seperti sudah lama tak diziarahi. Pada makam itu, terbaring pemimpin Karesidenan Kediri di era penjajahan Jepang, Abdulrahim Pratalykrama.
“Yang berkunjung ke makam itu kebanyakan dari komunitas sejarah, pernah juga dari KPU tapi sudah beberapa tahun lalu,” kata Yusuf Wibisono, Juru Kunci Makam Setono Gedong, Rabu, 6 Agustus 2025.
Kiprah kakak dari Halim Perdanakusuma ini belum banyak diulas. Di buku sejarah Indonesia, Pratalykrama hanya tercatat sebagai anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Bersama Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan puluhan tokoh lainnya, bangsawan Madura itu andil merancang tata negara Indonesia.
Saat sidang kedua BPUPKI pada 15 Juli 1945, pria berkacamata itu tak banyak bicara. Namun, pidato singkatnya memanaskan sidang di Gedung Chuo Sangi-in, Jakarta. Dia memicu perdebatan dengan mengusulkan syarat presiden harus orang Indonesia asli, berusia minimal 40 tahun, dan beragama Islam.
Peristiwa tersebut ditulis pada buku risalah sidang BPUPKI terbitan Sekretariat Negara. Perdebatan baru berakhir ketika ditengahi oleh Soepomo dan Radjiman Wedyodiningrat. Keduanya menjelaskan bahwa terbitnya Piagam Jakarta menggugurkan poin agama Islam. Sedangkan gagasan warga Indonesia asli disetujui dan dimasukkan pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
“Dalam konteks saat itu, dia mengusulkan orang Indonesia asli jadi presiden agar negara tidak dipimpin warga asing,” kata Novi Bahrul Munib, Sejarawan Kediri.
Lewat gagasan Pratalykrama, kedaulatan Indonesia sebagai negara semakin menguat. Buah pikirannya dimuat pada Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia Asli”. Namun, pada 2001, kalimat tersebut diuraikan lebih panjang. Calon Presiden harus kelahiran Indonesia dan tidak pernah berganti kewarganegaraan.
Abdulrahim Pratalykrama lahir di Sumenep pada 10 Juni 1898. Kakek buyutnya, Raden Tumenggung Rangga Kertabasa adalah pejabat keraton Sumenep di masa Panembahan Somala. Usai lulus Bestuurschool pada 1929, Pratalykrama bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda. Dia pernah menjabat Wedana Sapudi, Asembagus, Blega, Galis, lalu Patih di Panarukan serta Lumajang. Saat pendudukan Jepang, dia ditugaskan menjadi Residen Kediri.
“Berkat jasa pak Pratalykrama, bendera merah putih berkibar pertama kali di Kediri,” kata Novi.
Pada 19 Agustus 1945, dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pratalykrama bersama Mayor Bismo menggalang tokoh masyarakat. Tentara PETA, santri, dan laskar pemuda bergerak melucuti pertahanan militer Jepang.
Sayangnya, banyak korban berjatuhan. Pratalykrama lalu berdialog dengan pihak Jepang agar mau menyerah. Diplomasi itu berhasil. Rakyat Kediri merasakan kemerdekaan tanpa kontak senjata berkepanjangan.
“Perang sukses diredam, sehingga membuat persenjataan Jepang masih lengkap,” ujar Novi.
Menurutnya, senjata Jepang yang masih utuh ini mendorong Jenderal Sudirman bergerilya ke Kediri saat Agresi Militer Belanda 2 tahun 1949. Informasi itu konon juga didengar Mayor Sabaruddin, tentara psikopat yang mendampingi Tan Malaka. Selain senjata, Sabaruddin mengincar stasiun radio internasional di Kediri.
Sayangnya, Abdulrahim Pratalykrama hanya tiga tahun merasakan kemerdekaan Indonesia. Tepat di hari pertama bulan puasa pada 8 Juli 1948, dia wafat di usia 50 tahun. Jasadnya disemayamkan di area makam Setono Gedong, Kota Kediri. Letaknya di belakang masjid, sebelah selatan pendapa. Jasa-jasanya pada kemerdekaan Indonesia diabadikan dengan penganugerahan Bintang Mahaputera Utama berdasarkan Keputusan Presiden tahun 1992. (Kholisul Fatikhin)
