PERISTIWA 1965 mengubah kehidupan warga Tionghoa di Kediri. Sekolah-sekolah yang sebelumnya menjadi ruang belajar anak-anak Cina ditutup. Pemerintah Orde Baru kala itu melarang penggunaan bahasa, kurikulum, dan lembaga pendidikan yang berorientasi ke Tiongkok.
Lebih dari enam dekade berlalu, sekolah Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) di kawasan pecinan Kediri kini beralih fungsi jadi gedung kampus 2 SMKN 2 Kota Kediri. Tak ada lagi suara murid mengeja aksara Mandarin dari bekas sekolah Tionghoa itu. Setelah tragedi 1965, jejak pendidikan Cina di bangunan tersebut sudah dihapus seluruhnya. Buku-buku sejarah Tiongkok disingkirkan, papan nama dicopot, dan sejumlah anak terpaksa berhenti sekolah.
“Saat sekolah ditutup saya masih kelas 6 SD, hampir lulus,” kenang Liem Sauw Lian, pemilik kedai Pangsit Mie Garuda, Kamis, 11 Februari 2026.
Perempuan yang akrab disapa Liliana ini tak ingat tahun pasti kejadian tersebut. Saat sekolah berhenti beroperasi, wanita kelahiran 1957 itu berusia 11 tahun. Jadi, barangkali peristiwanya terjadi di kiri-kanan 1968-1969.
Menurut Liliana, tak ada peristiwa berdarah yang menimpa warga Tionghoa pada masa tersebut. Seluruh orang Cina di pecinan Kediri selamat. Namun, dia takut mendekati aliran Sungai Brantas. Sebab, hampir tiap hari dijumpai ratusan mayat hanyut dari arah selatan.
“Sejak itu mama melarang anak-anak melihat sungai,” ujar wanita dari suku Hokkian tersebut.
Usai sekolah tutup, Liliana tak melanjutkan jenjang pendidikan formal. Keluarga Liem tidak mampu membiayainya pindah ke sekolah milik pemerintah. Kondisinya berbeda saat dia duduk di lembaga belajar milik komunitas Tionghoa. Uang sekolah lebih murah, bahkan gratis.
Putus sekolah, Liliana lalu membantu ayahnya, Liem Khie Swie berjualan pangsit di dekat Klenteng Tjoe Hwie Kiong. Usaha kuliner itu dinamai Pangsit Mie Garuda karena tempat mereka berjualan tepat di belakang bioskop Garuda.
Penutupan paksa sekolah Cina itu bukan hanya terjadi di Kediri, namun di seluruh daerah di Indonesia. Dari riset Kediripedia.com, pemerintah Orde Baru mencurigai sekolah-sekolah Tionghoa berada di bawah pengaruh negara Cina yang berhaluan komunis. Selain itu, pemerintah menilai bahwa etnis Tionghoa harus “diindonesiakan” sepenuhnya. Sekolah berbahasa Mandarin dinilai menghambat proses tersebut karena menggunakan kurikulum yang berkiblat ke Cina, bukan Indonesia.
“Semua sekolah Tionghoa di Kediri ditutup. Baik itu SD, SMP, SMA, bahkan taman kanak-kanan juga tutup,” kata Slamet Raharjo, warga Tionghoa Kediri.
Lelaki bernama asli Pek Han Jo itu melanjutkan, seluruh gedung kini sudah beralih fungsi. Sekolah taman kanak-kanak sekarang jadi kantor Kelurahan Pakelan. Jenjang SD jadi SMKN 2. Sedangkan kelas SMP/SMA kini lahannya berdiri Hotel Grand Surya.
Sama seperti Liliana, Han Jo terpaksa putus sekolah akibat peristiwa tersebut. Akan tetapi, nasibnya lebih baik. Setahun berhenti sekolah, dia lalu melanjutkan pendidikan di SMA Katolik Santo Augustinus Kediri.
Selain sekolah, pemerintah juga mengambil alih sejumlah aset milik orang Cina Kediri. Salah satunya gedung perkumpulan yang dulu difungsikan sebagai tempat diskusi komunitas pedagang Tionghoa di Jalan Dhoho. Selepas tutup toko, mereka rutin berkumpul sekadar kongkow sambil mengobrol.
“Orang-orang Cina tidak ada yang protes bangunan diambil, ya karena tidak berani,” ujar Han Jo.
Saat penutupan sekolah, Han Jo merasa diperlakukan seperti sebagai warga asing. Dia memang tak menampik bahwa di tengah prahara itu, dia adalah warga Cina bukan Indonesia. Namun, kisah tersebut sudah dianggapnya sebagai masa lalu. Han Jo kemudian rela mengganti nama Tionghoa agar mendapat KTP dan sudah seratus persen Indonesia.
Dia sudah tak ingat bahasa, sastra, dan sejarah Tiongkok yang dulu diajarkan di bangku sekolah Tionghoa. Akan tetapi, dalam benaknya tak bisa dipungkiri bahwa Han Jo masih merindukan kampung halaman pendahulunya di Fujian, Cina. Suatu saat dia ingin berkunjung ke tempat asal nenek moyangnya itu, semata-mata agar tak tercerabut dari akar budaya leluhur. (Kholisul Fatikhin)
