PILAR beton bertuliskan “Pancasila” dan “UUD 1945” masih marak dijumpai di pagar rumah warga Kabupaten Kediri. Cat warna putih telah memudar. Jelaga dan lumut menutup sebagian permukaannya yang retak dimakan usia. Di tengah lanskap desa yang terus berubah, monumen tersebut kini diabaikan. Tugu hanya dianggap hiasan pagar, sekadar ornamen jadul yang belum dibongkar.
Siapa sangka, prasasti di rumah warga itu menyimpan memori kelam situasi politik pasca-1965. Tugu ini hadir ketika negara berupaya menata ulang kehidupan sosial. Pada era itu, pemerintah merasa perlu “memagari” ideologi rakyatnya hingga ke rumah-rumah.
“Awalnya, pagar dengan tugu Pancasila hanya dipasang di rumah para terduga afiliator dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI),” kata Dhany T. Saputra, sarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Senin, 26 Januari 2026.
Dhany meneliti pagar bertuliskan Pancasila itu dalam skripsinya berjudul “Pemberantasan PKI di Kediri (1966-1968) pada 2021. Pria kelahiran Kediri ini tertarik meriset tugu tersebut karena hanya dijumpai di kawasan eks-Karesidenan Kediri seperti Tulungagung, Blitar, hingga Jombang.
Lelaki yang kini berprofesi sebagai guru sejarah SMAN 1 Gresik itu menyebut, pendirian tugu berakar dari gejolak konflik agraria yang diinisiasi PKI. Puncaknya pada 13 Januari 1965, massa Barisan Tani Indonesia dan Pemuda Rakyat menyerbu Pondok Pesantren Al-Jauhar, Kanigoro, Kediri. Peristiwa ini terjadi sembilan bulan sebelum gerakan 30 September 1965.
Tragedi tersebut kerap dibaca sebagai awal polarisasi ideologi di masyarakat. Ketika ruang sosial dipenuhi slogan politik dan mobilisasi massa, benturan tak terhindarkan. Mereka yang terlibat PKI ditangkap dan dihilangkan.
“Pembersihan PKI di Kediri terjadi antara 1966 hingga 1968. Di saat yang sama, seluruh masyarakat diwajibkan membangun pagar bertuliskan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Dhany.
Pada era itu, banyak masyarakat yang sebenarnya sama sekali tak ikut gerakan PKI tapi mengalami kekerasan akibat dituduh serta difitnah. Dengan mendirikan tugu di depan rumah, maka warga terhindar dari penangkapan. Fungsi ornamen Pancasila adalah kebalikan dari tanda silang merah. Simbol ini digunakan untuk menandai rumah yang penghuninya akan menjadi target pembersihan.
Versi pertama tugu hanya bertuliskan Pancasila dan UUD 1945. Memasuki tahun 1970-an, visualnya ditambah logo Jawa Timur, nama desa, dan simbol Keluarga Berencana (KB) Orde Baru di bagian kiri. Sedangkan di bagian kanan terdapat lambang Kabupaten atau Kota Kediri disertai nama kecamatan dan logo Pramuka.
“Saat itu Presiden Soeharto mungkin tak berani berkunjung ke Kediri, jadi propaganda kekuasaan dilakukan melalui simbol-simbol. Ini asumsi pribadi saya saja,” kata Dhany.
Salah satu desa yang serentak mendirikan tugu Pancasila yaitu di Desa Sumberjo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Menurut kesaksian warga, proyek ini merupakan perintah dari militer sebagai tanda pemilik rumah bukan bagian dari anggota PKI.
“Tulisan UUD 1945 dan Pancasila itu tempelan, harus beli ke tentara,” kata Siti Tamikani, salah satu warga.
Perempuan 76 tahun itu menambahkan, ornamen amat laris. Mayoritas warga membeli lantaran takut dicap PKI. Saat itu, kondisi ekonomi masyarakat masih di level menengah ke bawah. Beberapa warga yang belum mampu membeli akan bersembunyi di rumah-rumah yang sudah terpasang tugu.
Rumah milik orang tua Siti sudah terpasang monumen. Setiap malam, banyak tetangga terutama laki-laki datang untuk bersembunyi. Mereka berkumpul di ruang tamu, duduk diam sambil mendengarkan berita dari radio. Saat berlindung, mereka kerap mendengar teriakan warga yang tertangkap atau meregang nyawa ketika malam hari.
Lebih dari 60 tahun peristiwa 1965 berlalu, tugu-tugu itu masih bertahan di pelosok desa Kabupaten Kediri. Meski sudah berlumut dan terabaikan, monumen belum hilang dari pagar rumah warga. Sedangkan di wilayah Kota Kediri, tugu Pancasila kian langka. Pilar beton diruntuhkan, berganti model pagar modern tanpa simbol-simbol Orde Baru. (Kholisul Fatikhin, Dimas Eka Wijaya)
Discussion about this post