REFORMASI Birokrasi merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Sehingga, capaian kinerja perangkat daerah harus diukur dan dievaluasi.
Pemerintah Kota Kediri melalui inspektorat menyelenggarakan desk evaluasi internal triwulan IV Tahun 2024. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selama dua hari, mulai Rabu 8 Januari 2025, mereka menempati Gedung Nasional Indonesia (GNI).
“Evaluasi Reformasi Birokrasi Triwulan I, II dan III sudah kita lakukan di tahun 2024. Untuk Evaluasi Reformasi Birokrasi triwulan IV baru kita laksanakan tahun ini sesuai surat dari Kementerian PANRB mengenai teknis evaluasi reformasi birokrasi,” kata Muklis Isnaini, Inspektur Kota Kediri.
Mekanisme evaluasi dibagi menjadi capaian realisasi rencana aksi reformasi birokrasi general, dan tematik. Masing-masing hasil tersebut selanjutnya diunggah pada portal yang telah disediakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB)
Pada reformasi birokrasi tematik terdapat 4 fokus tema utama. Misalnya, pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan digitalisasi pemerintahan. Sedangkan reformasi birokrasi general meliputi penguatan pengelolaan keuangan dan aset, penguatan sistem merit, penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tersedianya data kemiskinan yang informatif dan detail.
“Adanya evaluasi ini menjadi wujud komitmen untuk memastikan dan mengetahui sejauh mana pemerintah daerah melakukan perubahan untuk ke depannya sehingga dampaknya bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Muklis.
Muklis menambahkan, capaian reformasi birokrasi Kota Kediri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan reformasi birokrasi Kota Kediri pada tahun 2022 sebesar 62,78. Angka tersebut naik menjadi 74,63 pada tahun 2023.
Dia berharap angka tersebut bisa naik setiap tahunnya. Targetnya pada 2024 yaitu sebesar 77 persen. Hal yang tak kalah penting yaitu seluruh organisasi perangkat daerah di Kota Kediri turut aktif dan kolaboratif dalam penyelenggaraan desk evaluasi reformasi birokrasi secara keseluruhan. (Dimas Eka Wijaya)
