YAYASAN Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia hari ini menyelenggarakan Kick-off Program BASIS (Building an Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia). Acara yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, pada Rabu, 28 Agustus 2024 ini berfokus pada tema “Mempromosikan Lingkungan yang Mendukung Masyarakat Sipil untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”.
Program BASIS sepanjang empat tahun ini didanai oleh Uni Eropa (EU). Tujuannya untuk berkontribusi pada pencapaian masyarakat sipil dan demokrasi yang inklusif, berdaya, dan mandiri di Indonesia. BASIS akan memfasilitasi peningkatan kapasitas teknis bagi organisasi masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum di wilayah sasaran yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Infrastruktur pendukung yang turut dikuatkan yaitu media dan alat pembelajaran bersama, sumber daya keuangan, mekanisme dukungan rekan-rekan sejawat, dan pelatihan teknis.
“Program BASIS merupakan aksi kolaboratif nyata untuk memperkuat peran dan ekosistem masyarakat sipil Indonesia dalam upaya mendorong demokrasi yang adil, substansial dan berkualitas, dengan sasaran generasi muda berusia 18-34 tahun serta kelompok minoritas dan kelompok marjinal,” kata Fransisca Fitri, Direktur Eksekutif YAPPIKA.
Dalam memasifkan berbagai gerakan positif, YAPPIKA melibatkan aktor ternama, yakni Reza Rahadian. Dalam paparannya, Reza menjelaskan tentang masyarakat sipil. Menurutnya, masyarakat sipil menjadi satu wadah berkumpulnya orang-orang yang punya kepentingan yang sama dan berjuang untuk kepentingan bersama.
“Masyarakat sipil sebagai saya, kamu, dan kita. Masyarakat sipil adalah sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, orang-orang berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan bersama tanpa menggunakan kekerasan dan paksaan, serta menghormati keberagaman,” kata Reza.
Program ini melibatkan universitas-universitas yang akan berperan sebagai pusat pengetahuan menggulirkan inisiatif dan sebagai ruang kolaboratif bagi berbagai pemangku kepentingan. Sehingga, mereka dapat berkontribusi dalam mendorong ruang demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil.
“Melihat cita-cita Generasi Emas, semua pihak harus berkolaborasi mendukung upaya pemuda dalam membantu memecahkan isu sosial dan lingkungan hidup, tentunya dengan pendekatan hak asasi manusia,” imbuh Reza.
Prof. Widodo Ph.D.Med.Sc, Rektor Universitas Brawijaya menyambut baik program BASIS. Menurutnya, pemuda memiliki peran yang vital dalam pembangunan yang inklusif. Generasi muda yang memiliki visi dan peduli terhadap isu-isu strategis menjadi generasi yang diperlukan keterlibatannya.
“Indonesia membutuhkan generasi muda yang memahami dan mau memperjuangkan pembangunan tanpa meninggalkan prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia,” ungkapnya.
H.E. Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam menyampaikan, bahwa masyarakat sipil adalah mitra strategis bagi kemitraan EU dan Indonesia. Dampak positif atas kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak ini dapat memberikan dampak pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat itu sendiri.
Untuk itu, kesatuan visi maupun misi ini menjadi satu hal penting dalam mendorong ruang sipil yang demokratis. Hal ini juga merupakan bagian dari lingkungan yang memungkinkan dalam mencapai kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Dukungan ini melengkapi investasi EU di bidang pembangunan infrastruktur di bawah strategi Global Gateway. EU bangga dapat mendukung program BASIS untuk mendorong peran masyarakat sipil dalam pencapaian SDGs di Indonesia,” paparnya.
Bogat Widyatmoko, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan BAPPENAS menambahkan, bahwa pencapaian SDGs ini telah menjadi komitmen dari pemerintah Indonesia. Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Implementasi Pencapaian SDGs.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai SDGs, khususnya dalam membangun lingkungan yang mendukung dan masyarakat sipil yang kuat,” terangnya.
Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM 2022-2027 yang juga hadir dalam Kick-off Program BASIS mengatakan, bahwa Komnas HAM tentunya sangat mendukung dalam mendorong kemajuan edukasi maupun praktik HAM.
“Komnas HAM siap berkolaborasi dan terbuka untuk bekerjasama dalam memajukan pendidikan dan praktik HAM, melihat situasi HAM saat ini kita harus saling mendukung dan terus memajukan HAM,” kata Anis. (Dimas Eka Wijaya)
Discussion about this post