TEKANAN dan pembungkaman kinerja wartawan terus terjadi dengan berbagai modus. Terbaru, kartu identitas liputan istana milik Diana Valencia, reporter CNN dicabut Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden. Pencabutan dilakukan usai Diana menanyakan kasus Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Sabtu, 27 September 2025.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam dan menyebut tindakan itu sebagai upaya menghambat kebebasan pers yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40/1999 tentang pers. Biro Pers Istana dinilai melanggar hak wartawan mencari dan menyebarkan informasi sebagaimana dilindungi oleh Pasal 4 UU Nomor 40/1999 dan Pasal 28 F ayat (1) UUD 1945.
“Sensor dan pencabutan kartu identitas liputan istana, bentuk rusaknya demokrasi Indonesia,” kata Nany Afrida, Ketua Umum AJI Indonesia.
Menurut Nany, pencabutan kartu identitas liputan istana merupakan upaya pembungkaman pers atau jurnalis yang kritis. Akibat peristiwa ini, Diana tidak bisa lagi mengakses liputan di Istana Negara.
“Pemerintah harus tahu, jurnalis bekerja untuk publik, bukan untuk melayani kemauan dari Presiden Prabowo apalagi Biro Pers Istana,” kata Nany.
AJI Indonesia menerima informasi adanya instruksi pada wartawan istana agar tidak menanyakan masalah MBG kepada presiden. Diana memilih tetap bertanya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai jurnalis kepada publik yang berhak tahu tentang apa sikap presiden terkait ribuan siswa yang keracunan akibat MBG.
Usai melakukan wawancara, kartu identitas milik Diana dicabut di kantor CNN pada pukul 18.15 WIB. Biro Pers Istana merampas kartu tersebut lantaran Diana dianggap melontarkan pertanyaan diluar konteks kegiatan Presiden. Saat itu, Prabowo sedang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma usai melakukan lawatan ke empat negara dan mengikuti Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) juga menyatakan prihatin dan mendesak Biro Pers Istana menjelaskan alasan pencabutan. Pertanyaan yang diajukan Diana Valencia masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan bagi kepentingan publik.
“Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan jawaban yang informatif terkait Program Makanan Bergizi Gratis, yang semestinya menjadi bahan penting untuk diketahui masyarakat luas” kata Herik Kurniawan, Ketua Umum IJTI.
Dewan Pers menyerukan, semua pihak menghormati tugas dan fungsi pers mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Dewan Pers meminta akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di istana,” kata Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers.
Akibat protes itu, Biro Pers Istana mengembalikan kartu milik reporter CNN. Mereka juga minta maaf kepada Diana dan pihak CNN usai mencabut identitas kartu liputan istana.
“Kami berjanji kejadian ini tak akan terulang kembali,” kata Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden. (Dimas Eka Wijaya)
